Kemenkumham NTB Ikut Rakernis AHU, Dukung Penuh Arahan Menkum Supratman
Menkum Supratman juga melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Kerja sama Penanaman Modal dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tentang Data dan Informasi atas Legalitas Badan Hukum dan Badan Usaha.
Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
Farida sendiri memaparkan, sampai saat ini Kanwil Kemenkumham NTB telah menerima 18 permohonanan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).
Perinciannya, 15 sudah berproses, tiga dalam proses permohonan syarat administrasi.
Untuk pengawasan kenotariatan yang sudah dilaksanakan, yakni di tingkat MPDN, MPWN, dan MKNW.
Kanwil Kemenkumham NTB juga telah melakukan kerja sama dengan membuka layanan AHU di NTB Mall guna penyebaran informasi layanan AHU ke masyarakat.
Harapannya ke depan ada duta-duta AHU di perguruan tinggi serta program lain yang mendukung pelaksanaan kerja-kerja Ditjen AHU yang bersinergi dengan semua pemangku kepentingan di daerah
Dalam Rakernis ini, para Pimpinan Tinggi AHU juga memberikan paparannya secara panel yang masing – masing direktorat memberikan pengarahan terkait tugas dan fungsinya.
Rakernis ini untuk mengevaluasi capaian kinerja 2024 dan menyusun program kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News