Ini Program Prioritas Kemenkumham Bali Pada 2024, Komisi III DPR Sentil Imigrasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkumham Bali menjadikan program bantuan hukum menjadi salah satu program prioritas pada 2024.

Program tersebut menjadi prioritas karena kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan.

Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan.

"Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak potensi baik dari sektor pariwisata maupun kreativitas perlu memiliki pemahaman mengenai hukum," kata Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu saat menerima Kunker Komisi III DPR RI, Kamis (2/5).

Menurut Pramella, masyarakat Bali perlu memiliki pemahaman hukum yang baik untuk melindungi hak-haknya.

Bantuan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan.

"Ada kurang lebih 700 desa di Bali, belum semuanya mendapatkan kesempatan untuk penyuluhan hukum, pembinaan desa sadar hukum, maupun pelatihan paralegal secara langsung," ucapnya.

Untuk mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum, Kanwil Kemenkumham Bali memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta organisasi bantuan hukum agar ke depannya dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum secara menyeluruh.