BK DPD RI Tangani Kasus Senator AWK, Verifikasi Aduan Warga Bugbug Karangasem

Dirinya juga merekomendasikan memanggil pihak terkait, seperti Pemkab Karangasem.

Pasalnya, ada dua surat pemkab yang menyatakan pembangunan vila tidak ada yang melanggar secara hukum adat dan konstitusi.

“Juga minta keterangan investor terkait perizinan," ujar Nengah Yasa Adi Susanto.

Pihaknya juga menyampaikan acuan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 perihal Kode Etik.

Menurutnya, Senator Arya Wedakarna sempat disanksi sedang atas kasus Forkom Taksu Bali pada 2021.

Masyarakat Desa Bugbug menilai jika kasus kali ini terbukti, semestinya anggota DPD dua periode itu dijatuhi sanksi berat.

"Artinya pemecatan atau pemberhentian selaku anggota karena yang dilakukan Arya Wedakarna sudah sering blunder meresahkan masyarakat adat dengan keterangan provokatif.

Banyak kekisruhan yang ditimbulkan dan sudah saya paparkan tadi status saya krama Desa Bugbug.