BPSK Denpasar Buka Pengaduan untuk Mak-mak yang Beli Migor, Simak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Denpasar menuding minimnya kajian kebijakan syarat beli minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi.

Akibat lemahnya kajian, kebijakan ini rentan dengan gelombang protes dan benturan di tingkat konsumen dan pedagang.

Oleh karena itu, BPSK Denpasar membuka keran pengaduan 24 jam penuh secara gratis kepada seluruh masyarakat Bali yang merasa dirugikan dengan aturan ini.

Terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah yang mensyaratkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli migor.

Kepada JPNN.com, Ketua BPSK Denpasar I Putu Suarta mengakui pemerintah memiliki iktikad baik untuk mempermudah penyaluran migor bersubsidi.

Namun, dalam hal pembelian minyak goreng yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat, menurutnya, syarat tersebut justru menghambat.

"(Perlu dikaji, red) apakah syarat itu memberikan kemudahan atau justru menghambat, atau bahkan justru memasung hak masyarakat," ujar Putu Suarta, Kamis (30/6).

Putu Suarta mengatakan seharusnya pemerintah lebih dahulu melakukan kajian komprehensif sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi jadi polemik.