Gubernur Koster Minta Bali Diistimewakan di RUU Larangan Mikol, Pesannya Tegas

Di Bali sendiri, kata Koster, arak Bali tak hanya dijadikan sebagai minuman beralkohol tradisional, tetapi juga bagian dari sarana persembahyangan.

“Namun, dengan adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi, minuman khas Bali ini menjadi salah satu yang dilarang," selorohnya.

Apalagi sebagai daerah destinasi utama pariwisata, ketersediaan mikol relatif tinggi di Bali.

Dengan adanya regulasi larangan mikol ini, Koster khawatir akan berimbas pada matinya industri rumahan masyarakat Bali dari sektor produk arak Bali.

“Di Bali, arak tidak diproduksi di pabrik ataupun industri besar, tetapi oleh IKM/UMKM bersinergi dengan koperasi," tegas Ketua DPD PDIP Bali ini.

Melalui pengemasan arak Bali yang saat ini sudah mengikuti tren kemasan mikol modern, Koster optimistis akan mendongkrak industri di sektor ini.

"Jadi, sekali lagi saya minta jangan sampai regulasi yang dibuat mematikan sumber daya lokal dan memberi peluang bagi produk impor lebih berkembang,” tandasnya. (gie/JPNN)