Dekan FH Unud Kritik Sistem Pileg 2024, Picu Biaya Tinggi, Sentil Kualitas Caleg Terpilih

Dampak yang paling dirasakan masyarakat, tujuan partai politik sebagaimana diamanatkan undang-undang untuk turut andil dalam pembangunan negara bisa terhambat.

Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini sedang menguji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional terbuka.

Apabila uji materi itu dikabulkan oleh MK, sistem Pemilu 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.

Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pileg.

Meskipun di satu sisi ada pihak yang mendukung penerapan sistem proporsional tertutup, di sisi lain, ada pula pihak yang keberatan, seperti mayoritas fraksi di DPR.

Mereka menginginkan sistem proporsional terbuka yang digugat itu untuk terus dipertahankan. (lia/JPNN)