Catat! Dikbud NTB Setop Honor Guru Honerer Lulus Seleksi PPPK

bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) H Aidy Furqan memastikan menghentikan gaji guru honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pemberhentian honor guru honorer yang bersumber dari APBD NTB itu dilakukan saat gaji sebagai PPPK akan dibayarkan.

Misalnya, SK pembayaran gaji guru tersebut terhitung mulai 1 Januari 2022, maka di bulan yang sama, Pemprov NTB tidak lagi membayar.

Dan bisa jadi, guru yang lulus itu, tugasnya di tempat yang berbeda, sesuai dengan lamaran PPPK.

“Alhamdulillah, banyak yang lulus mereka yang sudah mendapatkan SK Gubernur, secara otomatis Jasa Jam Mengajar (JJM) itu kita hentikan,” kata Aidy Furqan dilansir dari Radarlombok.co.id.

Selama ini gaji guru honorer yang mendapatkan SK Gubernur NTB dibayarkan setiap bulan sesuai dengan JJM, sebesar Rp 40 ribu per jam, bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Untuk mendapatkan haknya, guru harus membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu, barulah gaji tersebut dikirimkan melalui rekening masing-masing penerimanya.

Untuk melihat siapa nama-nama guru, yang sebelumnya mendapatkan gaji melalui pembayaran JJM, kemudian lolos seleksi PPPK, Dikbud NTB akan diinventarisir, melalui proses verifikasi dan validasi (verval) data ulang oleh Dinas Dikbud NTB.