Rapat Akbar Gubernur Laiskodat Picu Kerumunan, Akademisi Undana: Satgas Wajib Turun Tangan!

bali.jpnn.com, KUPANG - Satgas Covid-19 Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta proaktif menangani pelanggaran protokol kesehatan di Pulau Semau, Jumat (27/8) lalu.

Saat itu, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Wabup dan Pejabat Pemprov NTT menggelar rapat akbar bersama kepala daerah se-NTT.

Pertemuan itu memicu kerumunan dan akhirnya viral di media sosial.

"Tim dari Satgas Covid-19 seharusnya lebih gesit dalam mengusut kasus dugaan pelanggaran Prokes di Pulau Semau itu," ujar Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang Lazarus Jehamat.

Menurut Lazarus, Satgas Covid-19 seharusnya berperan penting menyelidiki pelanggaran yang terjadi. Yang paling utama ialah memeriksa apakah kerumunan itu melanggar hukum atau tidak.

Para pejabat publik di NTT seharusnya bertanggung jawab secara terbuka atas kejadian di Pulau Semau saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) itu.
Apakah polisi perlu turun tangan?

“Kalau menyangkut peran kepolisian NTT, untuk konteks Covid-19, polisi baru bisa turun kalau sudah ada klarifikasi dari Tim Satgas. Satgas harus gesit memeriksa dan menyelidiki,” paparnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak serta merta menodong pihak kepolisian untuk kasus kerumunan.