Kakanwil Minta Pemda di NTB Melibatkan Kemenkum untuk Harmonisasi Produk Hukum

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah dan turunannya.

Salah satunya dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses harmonisasi.

"Kami sangat menghargai Kepala Daerah untuk menugaskan eselon II untuk hadir dalam harmonisasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembentukan peraturan daerahnya.

Kami juga berharap keterlibatan perancang dapat mempermudah penyusunan peraturan daerah," tutur Mila. (jpnn)