Kemenkum NTB & Pemkab Lombok Timur Harmonisasi Raperda Keuangan DPRD

Pasalnya, perda ini menjadi dasar dan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lombok Timur.

Meliputi penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan DPRD.

Kabag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Lombok Timur menyampaikan hasil rapat harmonisasi ini telah disetujui oleh DPRD Lombok Timur.

Penandatangan berita acara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi PPPH dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Lombok Timur. (jpnn)