Terungkap Dasar Universitas Udayana Bali Pungut Dana SPI Ribuan Mahasiswa, Ternyata

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sidang perdana dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana (Unud) bergulir di Pengadilan Tipikor, Denpasar, Jumat (20/10).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sefran Haryadi menghadirkan tiga orang terdakwa di luar Rektor Unud Prof Nyoman Gde Antara, yakni Nyoman Putra Sastra, I Ketut Budiartawan dan I Made Yusnantara.

Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan yang dipimpin ketua majelis hakim Putu Ayu Sudariasih beranggotakan Gede Putra Astawa dan Nelson.

Berdasar dakwaan JPU Sefran Haryadi, terdakwa Nyoman Putra Sastra (NPS) bersama-sama dengan saksi I Ketut Budiartawan, I Made Yusnantara, Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak memungut dana SPI.

Mereka melakukan pungutan dalam kurun waktu Mei 2018 sampai dengan Juni 2022 terhadap calon mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 - 2022/2023.

Padahal sumbangan pengembangan institusi tersebut, tidak termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pungutan tersebut juga tanpa mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Padahal dua aturan tersebut seharusnya menjadi dasar pungutan,” ujar JPU Sefran Haryadi di Pengadilan Tipikor Denpasar.