Mantan Ketua LPD Ungasan Terbukti Korupsi Rp 6,8 Miliar, Tertunduk Lesu Divonis 7 Tahun

JPU menuntut terdakwa Ngurah Sumaryana dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namun, hakim yang memutuskan perkara dengan terdakwa Ngurah Sumaryana tidak sependapat dengan tuntutan JPU.

Pasal yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas putusan majelis hakim, JPU menyatakan masih pikir-pikir.

Begitu pula penasehat hukum terdakwa Ngurah Sumaryana menyatakan pikir-pikir.

Terdakwa Ngurah Sumaryana diadili karena menggunakan uang LPD Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung untuk kepentingannya sendiri.

Modus yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan memberikan kredit fiktif di mana nasabah yang melakukan kredit di LPD Desa Ungasan bukan merupakan krama atau warga desa setempat.

Ngurah Sumaryana juga melakukan pemecahan nilai kredit kepada nasabah untuk menghindari pemberian kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).