Polemik Pajak Hiburan 40 Persen Berlanjut, Kadispar Bali: Ada Insentif Fiskal

Terkait pihak yang bisa mengeluarkan insentif pajak hiburan ini, kata dia, tentunya pemerintah kabupaten/kota.

Jika tarif pajak spa yang baru tetap diberlakukan sesuai UU HKPD maka sudah tentu akan banyak usaha spa di Bali yang tutup.

Ketua Association of Hospitality Leaders Indonesia Ketut Swabawa menambahkan keberadaan spa dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan di Bali.

Pasalnya, spa di Bali berbeda dengan yang lainnya, apalagi ada tambahan yoga dan meditasi.

"Kami berharap kenaikan ini ditunda, dan dilakukan judicial review.

Ada kesalahan definisi jika spa dimasukkan dalam kategori rekreasi dan hiburan umum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi agar tidak seterusnya begitu," tutur Ketut Swabawa. (lia/JPNN)