Kemenkumham NTB Genjot Pendaftaran Indikasi Geografis, Sebegini Datanya

Paling penting mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan anggaran, mengidentifikasi hambatan, serta mendorong program prioritas Kementerian Hukum," kata Ranie Utami.

Sesditjen KI Anggoro Dasananto menyampaikan arahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan mengapresiasi Kantor Wilayah yang mengalami peningkatan permohonan luar biasa sebesar 93 persen dari tahun sebelumnya.

Hal ini akan diajukan untuk pemberian reward/penghargaan pada tahun berikutnya.

"Diharapkan, Kementerian Hukum khususnya DJKI dapat memberikan kontribusi pada Asta Cita ketiga, yaitu Industri Kreatif untuk Tahun 2024 sesuai Asta Cita (8 Misi) Presiden RI," kata Anggoro.

Di NTB sendiri, rencana tindak lanjut Kanwil Kemenkumham NTB dalam rangka peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis di tahun 2025, yakni menginventarisasi potensi Indikasi Geografis yang sampai saat ini tercatat berjumlah 20.

Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan menegaskan bahwa ketika sudah terdaftar Kekayaan Intelektualnya, Indikasi Geografis akan teridentifikasi dengan jelas originalitasnya, terjaga kelestariannya, menghindari praktik persaingan curang, kualitas terjamin serta meningkatkan reputasi bagi pengelola Indikasi Geografis.

"Dengan terdaftar Kekayaan Intelektual, para pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam memperkenalkan produknya.

Dengan adanya kemandirian tersebut, akselerasi roda perekonomian akan berjalan stabil," Kakanwil Parlindungan. (lia/JPNN)