Kemenkumham NTB Pantau Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, ternyata

“Aplikasi m-Paspor masih terdapat kendala.

Perlu ada pemerataan kuota dalam pembuatan paspor.

Pasalnya, banyak pemohon paspor yang tidak mendapatkan kuota aplikasi m-Paspor,” kata Berie Januar Pratama Sarbini.

Dirinya juga menambahkan perlu ada perluasan informasi publik terkait syarat dan tata cara pembuatan paspor bagi masyarakat.

Pengumpulan data lapangan kali ini menggunakan teknik wawancara serta kuesioner.

Mulai dari layanan paspor, data penegakan hukum keimigrasian baik pelanggaran  keimigrasian dan pengawasan keimigrasian, serta  proses Tindakan Administratif Keimigrasian bagi WNA yang melanggar hukum.

Kemudian hasil dari kuesioner dan pengambilan data lapangan tersebut nantinya akan dianalisis dan dijadikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan di tingkat pemangku kepentingan.

Indra Firmansyah menambahkan, penerapan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semacam aplikasi SIPKUMHAM merupakan bagian dari revolusi birokrasi digital Kemenkumham.