56 Lurah dan Kades di NTB Deklarasi Komitmen Kepatuhan Hukum, Ini Kata Kakanwil

bali.jpnn.com, MATARAM - 56 Lurah dan Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendeklarasikan komitmen kepatuhan hukum di depan Pj. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Hassanudin di Hotel Prime Park Kota Mataram, Selasa (27/8).

Acara tersebut juga dihadiri Kepala BPHN Prof Dr Widodo Ekatjahjana, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dan jajaran Pimti Pratama, Pimpinan DPRD NTB, Forkopimda, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), bupati dan wali kota serta camat.

Komitmen Kepatuhan Hukum ini tertuang dalam piagam yang ditandatangani langsung oleh Kepala BPHN Kemenkumham disaksikan langsung oleh Pj Gubernur NTB.

Deklarasi ini dilaksanakan pada saat peresmian desa/kelurahan sadar hukum di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham NTB.

Dalam Komitmen Kepatuhan Hukum ini tertuang bahwa Lurah dan Kepala Desa akan menyelenggarakan pemerintahan desa/kelurahan dengan berpegang pada Pancasila, UUD Tahun 1945, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Kepala Desa dan Lurah juga berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan audit hukum, sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.

Hal ini untuk memastikan  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berupa pembentukan hukum atau kebijakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“56 Kelurahan dan Desa yang hadir hari ini telah diresmikan menjadi Kelurahan/Desa sadar hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.