Dirjen AHU Sorot Integritas Notaris di Bali, Sentil Bahaya Akta Nominee
Pasalnya, notaris telah dijamin perlindungannya sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pencucian uang dan PMPJ wajib diterapkan oleh notaris terhadap beberapa hal.
"Saya mengimbau saudara untuk selalu menerapkan PMPJ dan LTKM guna membantu perekonomian Indonesia karena kita masih membutuhkan fresh fund investasi dari dalam dan luar negeri.
Ini bukan tugas pemerintah semata.
Oleh karena itu, notaris harus profesional dan berintegritas," kata Cahyo R. Muzhar.
Cahyo R. Muzhar juga menyampaikan bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara.
Integritas mereka sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat.
Pelanggaran kode etik, apalagi terlibat dalam pembuatan akta nominee yang mengandung perbuatan melawan hukum, tidak hanya merugikan pihak-pihak terkait, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.
Dirjen AHU Cahyo R. Muzhar sorot integritas notaris di Bali, sentil bahaya Akta Nominee yang masih dilakukan di lapangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
