Inflasi Pengaruhi Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023, Sebegini Perkiraan UMP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan nominal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 untuk Provinsi Bali akan dibahas dengan Dewan Pengupahan, Selasa hari ini (22/11).

Pembahasan UMP 2023 setelah dilakukan sosialisasi.

Hasil pembahasan akan menjadi rekomendasi untuk disahkan Gubernur Bali Wayan Koster.

"Semoga cepat ditetapkan karena paling lambat waktu penetapan 28 November 2022,” ujar Ida Bagus Ngurah Arda.

Kadisnaker dan ESDM Bali menegaskan UMP berjalan 2022 dan tingkat inflasi di daerah mempengaruhi perhitungan nominal kenaikan UMP 2023.

"Setiap daerah berbeda tergantung UMP 2022 dan inflasinya juga beda-beda.

Data sudah diberikan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi berapa, UMP berjalan, semua akan kita hitung bersama," kata Ngurah Arda.

Seandainya perhitungan UMP 2022 dan tingkat inflasi 10 persen di atas UMP sekarang, Dewan Pengupahan tetap merekomendasikan pada gubernur 10 persen.