Hanura dan PDIP Klungkung Sentil Keras Bupati Suwirta, Sorot Masalah Penting Ini

Di sisi lain, penyediaan air bersih baik di Nusa Penida maupun di Klungkung daratan masih dikeluhkan oleh masyarakat sehingga perlu disiapkan anggaran.

“Untuk pemasaran dan kerja sama pariwisata agar dimaksimalkan lewat media sosial saja.

Untuk sementara pemasaran cukup dilakukan pemerintah Provinsi Bali, sehingga anggaran yang  tersedia dapat kita manfaatkan untuk kegiatan yang lebih  mendesak,” bebernya.

Di luar masalah pokok tersebut, Fraksi Hanura juga menyoroti masalah pengendalian dampak pencemaran lingkungan yang absurd oleh Bupati Suwirta.

Kemudian program pelatihan kerja pada Disnakertrans Klungkung dan peningkatan distribusi perdagangan di Diskop dan UKM yang masih perlu dilakukan revisi anggaran.

Fraksi Hanura juga mempertanyakan dana hibah/bansos dan nasib tenaga honorer yang mengabdi sejak 2005 dan belum jelas statusnya, apakah sudah jadi ASN, atau yang tidak lulus diangkat jadi PPPK.

Sementara Juru Bicara Fraksi PDIP Ni Ketut Sukarni menyoroti pos anggaran RAPBD 2022 yang tidak terlalu penting, tetapi dipaksakan dan sengaja dimasukkan sebagai program pelengkap mata anggaran.

Semisal Festival Nusa Penida.