Sekkab Buleleng Sebut Opsi Potong Gaji Pegawai Belum Final, Tetapi Ini Dampaknya

Kami hanya tinggal menghitung tunjangan kinerja dan honor pegawai kontrak,” kata Suyasa dilansir dari Radarbali.id.

Menurutnya, TAPD sudah mengkaji beberapa opsi.

Opsi-opsi itu akan disampaikan pada Badan Anggaran DPRD Buleleng dalam waktu dekat.

“Mungkin masih kena (pemotongan), tetapi tidak sebesar konsep awal.

Karena melihat kondisi saat ini. Kalau dibandingkan dengan kondisi daerah lain, mungkin masih lebih bagus di sini,” klaim Suyasa.

Bagaimana dengan opsi pemangkasan dana KIS?

Suyasa menyatakan pemerintah pusat telah memberikan apresiasi atas kepatuhan Pemkab Buleleng dalam menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Apabila dana KIS dipangkas, praktis akan berdampak pada kepatuhan daerah pada regulasi pemerintah.