Gubernur Koster Kembali Pangkas 11 OPD di Pemprov Bali, Klaim Satu-satunya di Indonesia

Di samping itu, perampingan OPD ini juga sebagai bagian dari imbas transformasi Jabatan Administrasi ke jabatan fungsional di semua daerah di tanah air.

“Kebijakan penyelenggaraan birokrasi di Pemprov Bali mendapat apresiasi dari pusat, karena Provinsi Bali adalah provinsi pertama yang melakukan transformasi birokrasi," kata Koster.

Koster mengungkap, apresiasi datang langsung Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda, yang menyebut banyak daerah melakukan penambahan OPD, sementara sebaliknya di Bali.

"Di daerah lain banyak penambahan OPD, kalau di Bali satu-satunya yang mengurangi,” ucap Koster yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Sebanyak 11 OPD dipangkas dan dileburkan pada perampingan tahap dua ini, menurut Koster, bukan semata kebijakan asal-asalan tanpa perhitungan.

"Saya telah mengukur, bukan asal, tetapi secara rasional.

Karena pemerintah provinsi adalah middle management dalam struktur pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ulasnya.

Ia melanjutkan, perampingan birokrasi ini tentu berimbas pada berkurangnya ketersediaan jumlah jabatan, sehingga perlu penataan ulang pejabat sesuai kualifikasi dan kompetensi.