Arya Wedakarna; Teguran BK DPD RI Karena Membela Bali Itu Tidak Masalah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pimpinan Badan Kehormatan DPD RI H. Leonardy Harmainy Bandaro Basa, S.IP. MH dalam sidang kode etik 24 November 2021 menjatuhkan sanksi sedang kepada anggota DPD RI dari daerah pemilihan (dapil) Bali Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III alias AWK.

Dalam putusannya, pimpinan BK DPD RI menjatuhkan sanksi melarang dan membebastugaskan AWK dalam sejumlah agenda kunjungan kerja alat kelengkapan baik di dalam maupun luar negeri.

Sanksi tersebut dijatuhkan selama satu masa sidang II tahun 2021-2022.

Arya Wedarkarna dinilai terbukti melanggar tata tertib sebagaimana diatur dalam peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2019.

Arya Wedakarna  diduga melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap perbuatan, ucapan atau perilaku yang terkait pernyataan yang disampaikan pada saat melaksanakan kegiatan di Bali.

Kepada awak media kemarin, Arya Wedakarna menyatakan siap menjalankan sanksi tersebut dengan sepenuh hati.

“Pertama teguran itu saya anggap sebagai rasa sayang DPD kepada anggotanya.

Dalam artian teguran biasa-biasa saja itu, juga bersifat ringan, teguran  karena membela Bali buat saya tidak masalah.