Komisi II DPR RI Tersentil Koster Gegara UU Provinsi Bali, Bantah Ada Sentimen, Ternyata

Jadi, tidak kelihatan karakteristik dan spesifik visi pembangunan masing-masing,” ucapnya.

Yang menarik, Undang-Undang Provinsi Bali menjadi yang paling berbeda dari daerah lain, lantaran secara tidak langsung Pulau Dewata dapat mengatur kebijakan pemerintah pusat.

“Undang-undang ini satu-satunya provinsi yang jelas langsung perolehan incomenya.

Awalnya soal dana desa adat atau subak tidak ada, tetapi kita coba akhirnya masuk.

Kita tahu Bali andalan di dalam dan luar negeri.

Undang-undang ini menjadi proteksi bagi masyarakat dunia yang datang untuk tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan,” papar Ahmad Doli.

DPR RI berharap masyarakat kompak mendukung, dan dengan potensi pendapatan yang akan diterima diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (lia/JPNN)