Gubernur Laiskodat: Kemiskinan Pemicu Kasus Perdagangan Manusia di NTT

Viktor juga mengapresiasi Vivat dan Zero human trafficking yang ingin menghapus kasus perdagangan di NTT.

Menurutnya, pemerintah provinsi NTT ujar dia akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara itu, Direktur VIVAT Internasional-Indonesia Sr. Genoveva Amaralmengatakan, perdagangan orang adalah bentuk transaksional, tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia dan juga adalah tindakan melanggar HAM.

"Pemprov sudah lakukan berbagai tindakan untuk meminimalisir TPPO, Surat Gubernur NTT nomor 357 tahun 2008 dan kebijakan lainnya.

Namun, belum terlihat efektivitasnya dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia dan NTT khususnya," pungkasnya. (antara/lia/JPNN)