Update Kasus Korupsi di NTB: KPK Bedah 21 Laporan, 10 Tuntas, Sisanya Berkondisi Seperti Ini

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa dari kegiatan koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum di NTB, KPK menaruh perhatian besar pada penanganan dua kasus korupsi di Polda NTB. 

"Kasus pada pengadaan alat 'marching band' (di Dinas Dikbud, red) dan di poltekkes (kasus alat bantu belajar mengajar, red) itu yang jadi atensi kami," ucap dia. 

Perihal kerugian negara dari dua kasus tersebut, Budi bersama tim telah mendapatkan penjelasan dari pihak BPKP. 

"Kalau 'marching band' itu sudah selesai (audit kerugian negara). Permasalahannya tinggal penyamaan persepsi antara penyidik dengan kejaksaan saja," katanya.

Berbeda dengan kasus korupsi pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram, yang menelan anggaran nasional senilai Rp 19 miliar. 

"Untuk yang di poltekkes sudah ditindaklanjuti, tinggal menunggu progres perkembangan saja. Itu juga kami monitor," ujar dia.

Koordinator Pengawas Investigasi BPKP Perwakilan NTB Tukirin menanggapi kabar dari KPK tersebut dengan membenarkan bahwa permintaan penyidik kepolisian untuk melakukan audit kerugian negara pada kasus korupsi pengadaan alat ABBM pada Poltekkes Mataram masih dalam progres penghitungan.

"Jadi permintaan penyidik Polda NTB itu sudah kami tindak lanjuti dan sekarang masih dalam progres penghitungan," kata Tukirin.