Kakanwil Gusti Putu Milawati Koordinasi dan Konsultasi Tusi Pembinaan Hukum, Penting
Sekretaris BPHN Mohamad Aliamsyah menyampaikan untuk membentuk Posbankumdes dan Peacemaker Justice Award sebagai awalan yang harus dilakukan terlebih dahulu.
Terkait dengan Kontrak Organisasi Bantuan Hukum (OBH), sampai saat ini masih menunggu kontrak baru.
Edward mengusulkan agar terdapat kajian untuk mendapatkan formulasi cara menghitung estimasi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sebagai dasar pengajuan anggaran ke Bappenas.
Terkait Analisis dan Evaluasi di NTB tema yang dipilih adalah pengelolaan lahan.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN menyampaikan Kanwil dan Pemda diperbolehkan untuk mengambil tema yang sama.
BPHN sendiri telah membuat zonasi untuk mendampingi setiap wilayah, dan dapat diikutsertakan dalam SK tim.
Terkait dengan narasumber untuk Analisis dan Evaluasi dapat menghubungi Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN. (jpnn)
Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BPHN Min Usihen
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
