Yudhistira Dwi: Kemenkum Menuju Transformasi Pemerintahan Digital 2045

bali.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah memutuskan untuk mentransformasikan ‘dirinya’ masuk ke dalam pemerintahan digital.

Pemerintahan digital merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan digitalisasi di Indonesia dalam Visi Indonesia Digital 2045.

Ketiganya, yakni pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Menurut Penasehat Kehormatan Menteri Bidang Digital Yudhistira Dwi Wardhana, kunci transformasi digital itu ada dua, yaitu seberapa banyak kolaborasi akan dilakukan dan seberapa inovatif layanan akan diberikan.

“Menteri Hukum sangat menginginkan transformasi digital terjadi di Kemenkum, untuk mendukung terwujudnya pemerintahan digital sebagai lembaga pemerintah.

Jadi, Kemenkum memutuskan ‘dirinya’ untuk mengeksploitasi teknologi digital dan mentransformasi organisasi ini menjadi lebih baik,” ujar Yudhistira Dwi Wardhana, Kamis (20/2) malam di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kemenkum.

Ketika berbicara layanan, baik layanan ke dalam dan layanan ke publik, kata Yudhi, banyak sekali kementerian dan lembaga itu fokus dengan layanan publiknya, tetapi justru pegawainya sendiri tidak mempunyai layanan yang cukup baik.

Dalam usulan visi transformasi digital Kemenkum, adalah membangun Kemenkum yang modern, profesional, dan inovatif berbasis teknologi digital dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI).