Polri Usut Penyalahgunaan BBM di Bali dan 5 Provinsi Ini, Sudah Parah

Sedangkan Polda Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo, masing-masing menyelidiki satu laporan polisi dengan modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Menurut Irjen Dedi Prasetyo, dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” kata Irjen Dedi Prasetyo.

Irjen Dedi Prasetyo menegaskan Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan BBM.

Menurut Irjen Dedi Prasetyo, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.

Langkah kepolisian ini juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

"Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM," tutur Irjen Dedi.

Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan direktur kriminal khusus (Dirkrimsus) jajaran seluruh Indonesia untuk turun mengawasi jalur distribusi BBM.