Dispar Kaji Moratorium Vila & Akomodasi Wisata di Bali Selatan, Minta Dilibatkan

Menurut Kadispar Bali, ketika moratorium hotel, penghentian alih fungsi lahan, dan pengaturan perizinan OSS dilakukan, maka pariwisata akan lebih terkendali.

Selama ini aplikasi OSS berada di bawah Kementerian Investasi/BKPM.

Sarana ini membantu dalam memangkas birokrasi, tetapi berbasis risiko, dari rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

Ketika sebuah akomodasi wisata memiliki kamar 1-100 pintu, restoran 1-100 kursi, dan luas bangunan 4.000 meter maka menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Namun, ketika kamar memiliki 101-200 pintu, restoran 101-200 kursi, dan luasan bangunan 6.000-10.000 meter menjadi kewenangan provinsi.

Untuk selebihnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Bali ingin saat ini tata kelola pariwisatanya diperbaiki dahulu.

Nantinya Pemprov Bali diberi kewenangan ketika ada yang hendak melakukan pembangunan agar diperiksa terlebih dahulu.