Pemilik Kendaraan Non-DK Mohon Bersiap, Dishub Bali Segera Rilis Edaran Terbaru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali segera menerbitkan surat edaran yang berisi aturan mengenai kendaraan bernomor polisi (nopol) luar Bali alias non-DK.

Dasar penertiban surat edaran itu adalah Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 16 Perda Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan gubernur menyelenggarakan pembatasan lalu lintas untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas.

Pasal tersebut mengatur registrasi kendaraan luar Bali yang sudah beroperasi selama tiga bulan.

Temuan Dishub Bali, banyak kendaraan dari luar pulau masuk untuk kebutuhan pekerjaan dan tak kunjung mengubah nomor polisi menjadi DK sehingga sulit didata dan tidak membayar pajak untuk Pulau Dewata.

Oleh karena itu salah satu poin yang akan masuk dalam surat edaran Dishub Bali adalah larangan perusahaan yang beroperasi di Bali membawa kendaraan dari luar Bali.

“Kami coba mengurangi (kendaraan nopol non-DK).

Kami memastikan semua perusahaan yang beroperasi di Bali baik perusahaan transportasi, logistik, pariwisata, harus menggunakan kendaraan bernopol Bali,” ujar Kadishub Bali IGW Samsi Gunarta dilansir dari Antara.