Investor Asing Bermasalah di Bali Bejibun, Temuan BKPM Mengejutkan
Pasalnya, proses perizinan melibatkan banyak pihak termasuk legalitas badan hukum yakni akta pendirian dari notaris hingga masuk ke sistem OSS.
"Pengajuan OSS siapa pun boleh, tetapi kami tidak bisa sendiri.
Bisa saja saat di notaris, terhadap izin legalitas pendirian badan hukum, kemudian ke sistem OSS.
Di dalam (OSS) itu mereka sudah mengikuti prosedur, tetapi pelaksanaan itu banyak disalahgunakan," kata Andy Sugiharto.
Salah satu dampak yang timbul dari PMA bermasalah itu, yakni pelanggaran izin keimigrasian warga negara asing karena PMA itu juga sebagai menjamin orang asing di Bali.
Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan imigrasi, kepolisian hingga kejaksaan dalam operasi Wira Waspada 2025 sektor pariwisata yang menyasar WNA melanggar ketentuan keimigrasian di Bali.
Berdasarkan data BKPM, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Bali pada 2024 menduduki peringkat ke-12 dari 37 provinsi di Indonesia.
Realisasi investasi PMA di Bali mencapai USD 1,61 miliar tersebar pada 42.926 proyek.
Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM telah mencabut Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 267 perusahaan PMA di Bali pada November 2024.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
