Miq Gite: Pengukuhan GTD BHAM Ikhtiar Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal NTB
Pelaku usaha diminta bertanggung jawab dalam pemulihan terhadap masyarakat terdampak operasionalisasi bisnis, baik melalui yudisial maupun non-yudisial.
"Saya menganalogikan dengan produk halal.
Ketika sebuah produk telah mengantongi sertifikat halal maka akan lebih diterima oleh masyarakat,” kata Miq Gite.
“Demikian halnya ketika sebuah produk telah mengantongi sertifikasi uji tuntas HAM, maka produk tersebut juga akan lebih mudah diterima sampai pasar global," imbuh Miq Gite.
Miq Gite mengatakan bisnis yang mengabaikan HAM akan berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Miq Gite menambahkan bahwa Provinsi NTB telah mengesahkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 180 : 180 – 219 TAHUN 2024 tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Provinsi NTB.
Peraturan tersebut, lanjut dia, merupakan pengejawantahan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
"Stakeholder yang berada di dalamnya saya minta selalu berkomitmen penuh dalam mewujudkan bisnis yang mengedepankan nilai-nilai HAM," tutur Lalu Gita Ariadi. (lia/JPNN)
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi menuturkan, ke depannya pelaku usaha didorong untuk melakukan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran HAM.
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
