Banyak Orang Kaya di Bali, Nomor 7 Nasional, Tembus Rp 171,64 Triliun

Sabtu, 12 Oktober 2024 – 20:55 WIB

Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Bambang S. Hidayat memberikan keterangan kepada awak media di Sanur, Denpasar, kemarin (11/10). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

“Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK.

Baca Juga:

Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah Dicabut, Begini Kronologinya Versi OJK

Salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis,” ucapnya.

Pada 2023, LPS telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP dan penyusunan proses bisnis.

Termasuk penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Pada 2024 ini LPS menargetkan untuk menyelesaikan segala Peraturan Pelaksanaan terkait UU P2SK.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang, antara lain, Penyesuaian Blueprint IT, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan, Penyelesaian PKE (lanjutan)

Pada tahun 2026- 2027 yaitu, Pemenuhan SDM (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan kompetensi (lanjutan) untuk PPP, Pengembangan IT (lanjutan) untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT. (lia/JPNN)