Kepala BPHN Sorot Kolaborasi & Peningkatan Kualitas Layanan Hukum di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana dalam kunjungannya ke Kanwil Kemenkumham Bali mendorong peningkatan kualitas layanan hukum yang diberikan.

Widodo menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan provinsi dalam perancangan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Pramella Yunidar Pasaribu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala UPT, perancang, dan analis hukum.

Widodo menyatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembinaan hukum, kesadaran hukum saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan kepatuhan hukum yang kuat.

Widodo mengatakan tugas dan fungsi BPHN dan profesi Auditor Hukum saat ini dapat mendukung peran BPHN dalam peningkatan kepatuhan hukum di Indonesia.

“Auditor Hukum dapat menjadi mitra strategis BPHN dalam mewujudkan kepatuhan hukum yang lebih baik di Indonesia.

Saat ini, BPHN tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum.

Harapannya akan memperkuat posisi Auditor Hukum dan saat ini sedang di tahap harmonisasi," ujar Widodo