RUU Hukum Acara Perdata Masuk Prolegnas Prioritas, Minta Masyarakat Bali Berperan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kemenkumham RI bekerja sama dengan Kemenkumham Bali menggelar Dialog Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Diskusi publik digelar pada Selasa (21/5) di Prime Hotel Plaza Sanur, Denpasar.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Prof Dr Asep Nana Mulyana secara daring melalui aplikasi Zoom.

Prof Dr Asep Nana Mulyana menegaskan bahwa RUU Hukum Acara Perdata merupakan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"RUU ini telah menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR untuk segera diselesaikan," ujar Prof Dr Asep Nana Mulyana.

"Kami telah menggelar Dialog Publik di berbagai tempat untuk menampung aspirasi serta menginformasikan substansi RUU Hukum Acara Perdata.

Sebuah peraturan atau regulasi yang baik harus dibuat dengan asas transparansi dan akuntabilitas," kata Prof Dr Asep Nana Mulyana.

Prof Dr Asep Nana Mulyana berharap melalui dialog publik ini, peserta dari berbagai kalangan seperti Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Organisasi Bantuan Hukum, Perancang Peraturan Perundangan-undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum dapat memberikan masukan, pandangan, dan gagasannya.