Soal Sertifikasi Halal Pemprov Bali Minta Kekhususan & tak Ada Kewajiban

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman dari pelaku usaha berlaku sebelum 18 Oktober 2024.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina menegaskan Pemprov Bali tetap mendukung kebijakan sertifikat halal tersebut.

Namun, Pemprov Bali minta disesuaikan dengan potensi yang ada di Pulau Dewata.

Wayan Ekadina mengatakan Pemprov Bali ingin mendapatkan kekhususan terkait kebijakan wajib sertifikasi halal itu.

"Bali ingin mendapatkan kekhususan dan tidak wajib di Oktober 2024," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina.

Menurut Wayan Ekadina, tidak mungkin semua produk di Bali dihalalkan.

Pasalnya, Bali dengan mayoritas penduduk Hindu dan ada sejumlah produk makanan berbahan babi tentu tidak bisa dipaksakan mengantongi sertifikat halal.

“Jika memang sudah memiliki potensi dihalalkan, pasti kami dorong dan kami fasilitasi, tetapi tidak mungkin semua produk kita di Bali menjadi produk halal,” ujar Wayan Ekadina.