DPD RI Stop Hak Keuangan, Administrasi & Fasilitas untuk AWK, Fixed Bukan Lagi Senator

bali.jpnn.com, DENPASAR - Deputi Bidang Administrasi DPD RI Lalu Niaman Zahir akhirnya berkirim surat kepada mantan anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Bali Arya Wedakarna alias AWK setelah Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 35P Tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPD dan MPR masa jabatan 2019-2024.

Surat RT.01/215/DPDRI/Ill/2024 tertanggal 5 Maret 2024 yang ditujukan kepada AWK tersebut berisi tentang penghentian hak-hak keuangan, administratif dan fasilitas lainnya.

Dalam surat tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI memberi deadline kepada AWK untuk mengemas barang-barangnya sampai tanggal 12 Maret 2024.

“AWK tidak diperkenankan lagi menggunakan fasilitas gedung, ruang kerja serta fasilitas lainnya termasuk menggunakan kop surat, dan administrasi lainnya atas nama anggota DPD RI dapil Provinsi Bali,” tulis surat tersebut.

“Selanjutnya terhadap fasilitas ruang kerja anggota DPD RI di Ibu Kota Negara maupun di Ibu Kota Provinsi akan dipersiapkan untuk anggota DPD RI Penggantian AntarWaktu (PAW),” imbuhnya.

“Untuk itu kami mohon kiranya Bapak dapat mengambil barang barang pribadi di kedua ruang kerja tersebut paling lambat tanggal 12 Maret 2024,” demikian tegas surat tersebut.

Yang menarik, AWK sepertinya masih ngotot menjadi anggota DPD RI.

Hal itu dibuktikan dengan aksi AWK mengundang Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk rapat dengar pendapat pada Selasa (5/3) kemarin di Kantor DPD RI utusan Provinsi Bali.