DPD RI Stop Hak Keuangan, Administrasi & Fasilitas untuk AWK, Fixed Bukan Lagi Senator
Agendanya adalah membahas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Hal ini membuat pelapor kasus AWK ke Polda Bali, Zulfikar Ramly berang.
Zulfikar Ramly sangat menyesalkan sikap AWK yang tidak taat hukum dan tidak menghormati Keppres No 35P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 22 Februari 2024 lalu.
Apalagi yang bersangkutan masih tetap melakukan kegiatan di masyarakat mengatasnamakan sebagai DPD RI.
“Jelas tindakan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Zulfikar Ramly.
Zulfikar Ramly diketahui melaporkan AWK ke Polda Bali dengan Laporan Polisi LP/B/10/I/ 2024/SPKT tanggal 3 Januari 2024.
Laporan polisi tersebut terkait dengan pernyataan AWK yang diunggah di akun instagram yang diduga menghina dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat.
Tindakan AWK melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo 28 (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman enam tahun dan Pasal 156 a KUHP.
DPD RI menyetop hak keuangan, administrasi & fasilitas untuk mantan anggota DPD RI dapil Bali Arya Wedakarna alias AWK, Fixed bukan lagi senator
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
