Elemen Masyarakat Bali Tolak RKUHP, Tuntut Koster Bersurat ke DPR Cabut Pasal Karet

Pasal karet itu dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No : 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No : 6/PUU-V/2007.

Alasannya bahwa pasal tersebut bertentangan dengan kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan maupun tulisan.

Menurutnya, dengan adanya pasal karet dan bermasalah yang terakomodir dalam draft RKUHP bertentangan dengan hak-hak dasar  dan kebebasan warga negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 terutama Pasal 28.

"DPR yang ingin mengesahkan draft RKUHP yang penuh pasal karet dan bermasalah ini sama dengan ingin  membangkitkan pasal warisan zaman kolonial yang ingin membungkam suara kritis rakyat," tegasnya.

Gung Surya, sapaan akrabnya menyatakan geram dengan pembahasan RKUHP yang disahkan menjadi KUHP oleh DPR hari ini.

"Kami menuntut gubernur dan DPRD Bali untuk bersurat kepada DPR RI secara kelembagaan guna mencabut seluruh pasal karet karena mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat," paparnya. (lia/JPNN)