Hanura dan PDIP Klungkung Beri Catatan ke Bupati Suwirta, Penting

“Saran kami  agar eksekutif memberikan solusi.

Pengalaman membuktikan bahwa banyak  investor  membangun  dulu  baru mengurus izin.

Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi saat  diberlakukan Peraturan Daerah  Tentang  Retribusi Bangunan Gedung.

Untuk mencegah kejadian seperti itu  agar tidak terulang, Fraksi Partai Hanura  minta kepada saudara Bupati  Klungkung  memerintahkan  OPD penegak perda memenuhi target  patroli dan target  operasi penegakan perda,” kata Luh Andriani.

Juru Bicara Fraksi PDIP Nengah Ary Priadnya mengatakan, untuk menciptakan Klungkung tertib perizinan, tim yustisi perlu turun tangan agar tidak terjadi keterlambatan eksekusi terhadap pelaku pelanggar pembangunan gedung.

Sementara itu, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengucapkan terima atas dua ranperda ini disahkan menjadi perda.

“Terima kasih atas koreksi, saran, dan usulannya.

Dengan ini kita punya payung hukum saat pemungutan retribusi parkir dan retribusi izin bangunan gedung,” pungkas Bupati Suwirta. (lia/jpnn)