DPR RI Sentil Dana Bansos Kemensos di Bali Mangkrak, Dua Hal Ini Jadi Penyebabnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lemahnya kesadaran masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

di tingkat desa dan kelurahan disinyalir jadi penyebab utama mangkraknya ratusan miliar rupiah dana bantuan sosial (bansos) untuk Bali.

Pemerintah daerah di Bali, dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan didesak lebih agresif dalam proses pencairan dana bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

 “Pemkab/Pemkot dan Pendamping PKH lebih memaksimalkan upaya mendorong mencairkan bansos tersebut supaya tidak terblokir," kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP dapil Bali, IGN Kesuma Alit Kelakan.  

Secara khusus, Alit Kelakan menyoroti mangkraknya dana bansos dari Kemensos untuk Bali periode Juli-September 2021 senilai Rp450 miliar.

Menurut Alit Kelakan, ada dua faktor utama penyebab macetnya serapan anggaran untuk masyarakat tingkat bawah ini.

Pertama, kesadaran masyarakat KPM untuk mencairkan dana bansos yang menjadi haknya tersebut sangat lemah.

Kedua, lemahnya peran aktif pemerintah daerah dan pendamping PKH dalam memfasilitasi proses pencairan dana bansos itu.