Pandemi Picu Kemiskinan, Dewan Buleleng Desak Kriteria Warga Miskin Dievaluasi

Setelah diunggah dalam sistem terpadu kesejahteraan sosial, data itu akan divalidasi kembali oleh Kemensos.

“Tidak mudah sampai masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dalam penyaluran bantuan juga, saat ada audit, pasti yang ditanya pertama itu penerimanya sudah masuk DTKS atau belum,” kata Suyasa.

Sekda Suyasa tak membantah saat pandemi covid-19, kondisi kemiskinan masyarakat sangat beragam. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan.

Bahkan, tak sedikit pengusaha yang gulung tikar. Sehingga memberi tekanan signifikan pada kondisi kemiskinan.

“Kami paham. Karena dewan melihat kondisi di lapangan, sedangkan kami harus melihat dari administrasi aturan perundang-undangan. Nanti Dinas Sosial akan membahas lebih intens dengan komisi membidangi. Kalau bisa nanti diusulkan tambahan variable kriteria penerima ke Kemensos,” demikian Suyasa.

Berdasar data Kementerian Sosial, jumlah warga yang masuk dalam DTKS sebanyak 64.198 kepala keluarga atau sekitar 239.314 jiwa.

Jumlah itu jauh lebih banyak ketimbang hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu yang mencatat hanya ada 35.250 kepala keluarga yang masuk kategori miskin. (rb/eps/JRB)