Kritik Koster Soal Tagline One Komando, Minta Krama Bali tak Khawatir, Makjleb!
"Saya cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI.
Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa dengan undang-undang yang sudah ada,” kata Koster.
“Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya, diatur dengan undang-undang, yakni UU Tentang Pemerintah Daerah dan UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," imbuh Koster.
Oleh karena itu, kata Koster, warga Bali tidak perlu khawatir soal perbedaan partai antara Gubernur Bali dan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, semua itu ada aturan mainnya yang sudah dijalankan.
Anggota DPR RI tiga periode ini menjelaskan, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana alokasi umum (DAU).
DAU sudah ada rumusnya, mulai dari luas wilayahnya berapa, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya seperti apa.
"Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia berjalan dengan sistemnya dengan pasalnya," ujar Koster.
Menurut Koster, warga Bali tidak perlu khawatir soal perbedaan partai antara gubernur dan Presiden Prabowo lantaran semua ada aturan mainnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
