Kadiv P3H Ungkap Langkah Kemenkum NTB Raih WBK/WBBM, ternyata Begini

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB membuktikan diri sebagai wilayah Zona Integritas (ZI) setelah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2020.

Fakta itu diungkap Kadiv P3H Edward James Sinaga saat menjadi narasumber dalam kegiatan podcast bersama RRI Mataram dengan tema ‘Membangun Zona Integritas Bebas Korupsi Berorientasi Pelayanan Publik’ pada, Rabu (26/2).

Edo, sapaan akrab Kadiv P3H menjelaskan, Kemenkum NTB memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui pendirian Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) yang berada di setiap desa/kelurahan se-NTB.

Pendirian Posbankumdes ini bagian dari program unggulan untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Posbankumdes ini akan menjadikan kepala desa/lurah dan warganya turut menjadi paralegal yang nantinya akan membantu warga desa/kelurahan dalam masalah hukum.

Paralegal pada setiap posbankumdes tersebut sebelumnya telah diberikan pelatihan dan pendidikan oleh Kemenkum di wilayah dan mendapatkan gelar Non-Akademik Certified Paralegal on Legal Aid (CPLA).

“Selain pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sebagian tugas Kementerian Hukum di wilayah adalah melakukan pengharmonisasian raperda, dan penyuluhan hukum ke masyarakat,” tutur Edo.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati telah menekankan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan stakeholder.