Pemkot Bima Rancang Perwali Perjalanan Dinas, Kemenkum NTB Beri Catatan

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memberikan pendampingan terkait penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Kota Bima, Senin (24/2).

Pendampingan berlangsung di Ruang ZI Kanwil Kemenkum NTB.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pokja (zonasi) Kota Bima yang bertujuan untuk menganalisis bahan hukum serta draft Raperwali tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat tiga poin yang harus diperhatikan oleh pihak pemrakarsa.

Pertama, nama raperwali sebaiknya diubah karena pengaturan ini telah jelas berada di wilayah Kota Bima.

Kedua, konsiderans menimbang perlu diperhatikan kembali harus memiliki unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Ketiga, pengaturan raperwali harus memperhatikan kembali secara rinci terkait pengaturan perjalanan dinas dalam dan luar negeri dengan berdasarkan dua jenis Peraturan Menteri Keuangan.

Keduanya, yakni PMK Nomor 113/2012 terkait tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan PMK Nomor 164/2015 terkait perjalanan dinas luar negeri.