Paralegal Serentak: Wujud Nyata Akses Keadilan Hukum di Masyarakat

bali.jpnn.com, MATARAM - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengarahkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa/kelurahan.

Pembentukan Posbakum ini sebagai bentuk pemberian akses layanan hukum dalam memperoleh informasi dan tempat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Program ini dimulai dengan pelatihan paralegal dari setiap kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) yang akan diselenggarakan selama tiga hari mulai 18 Februari hingga 21 Februari 2025.

Diklat ini terselenggara melalui kolaborasi antara BPHN, kantor wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia, dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum Angkatan I turut diikuti oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, beserta jajaran dan 3.019 peserta dari seluruh Indonesia, Selasa (18/2).

Kepala BPHN Min Usihen mengatakan pelatihan Paralegal Serentak ini dirancang guna mendekatkan akses keadilan pada masyarakat.

"Posbakum menjadi salah satu respons cepat atas kebutuhan hukum dalam mewujudkan Acces to Justice di Indonesia" ujar Min Usihen.

Kepala BPHN menjelaskan Posbakum tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan akses keadilan.