Kemenkum NTB Rapat Virtual Bareng BPHN, Mantapkan Rangkaian Kegiatan PJA 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti rapat virtual dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, Selasa (11/2).

Rapat ini berlangsung untuk persiapan pelaksanaan Paralegal Academy (PJA), Paralegal Serentak dan seleksi Paralegal Justice Award 2025.

PJA 2025 akan dimulai dengan berbagai langkah persiapan.

Mulai dari pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Pembentukan Pos Bantuan Hukum, serta pelaksanaan kegiatan Paralegal Academy dan Diklat Paralegal Serentak.

Puncaknya, acara ini akan ditutup dengan pelaksanaan Paralegal Justice Award.

PJA bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat masyarakat, serta mendukung kemajuan daerah mereka.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Kemenkum RI Constantinus Kristomo menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat kompetensi masyarakat, khususnya Kepala Desa atau Lurah, dalam menangani masalah hukum.

"Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Desa atau Lurah yang telah berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan hukum di wilayahnya.