Bos Konstruksi di Tabanan Bali Segera Diadili, Kasusnya Berat

IWA juga telah diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (3) UU KUP.

Namun, sampai dengan dilakukan proses penyidikan serta pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22) IWA tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Atas perbuatannya tersebut IWA terancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.

IWA juga terancam membayar denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Nurbaeti Munawaroh mengatakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya bisa dilakukan apabila IWA melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Plus sanksi administrasi berupa denda sebesar tiga kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

"Dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yakni hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum," katanya.

"Saya mengharapkan dengan adanya proses penegakan hukum ini dapat menimbulkan efek gentar (deterrent effect) terhadap wajib pajak lainnya agar melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku," papar Nurbaeti Munawaroh. (lia/JPNN)