Jokowi Bertitah, Yasonna Tegaskan Indonesia Serius Perangi Pendanaan Terorisme

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly minta jajaran Kemenkumham, Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) meningkatkan pengawasan terhadap notaris.

Menurut Yasonna Laoly, langkah ini sebagai syarat untuk masuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Yasonna Laoly mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalani Mutual Evaluation Review (MER) terkait upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Keanggotaan FATF menjadi bukti Indonesia memiliki legal infrastruktur untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Keanggotaan pada FATF merupakan hal yang penting dan berdampak luas.

Ini menjadi bukti bahwa Indonesia telah memiliki legal infrastruktur dan institutional infrastruktur yang efektif dalam memerangi dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," kata Yasonna Laoly di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Menurut Yasonna Laoly, pengawasan yang efektif dan profesional terhadap notaris mutlak dilakukan karena menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia dalam proses menjadi anggota FATF.

Sayangnya, lanjutnya, pengawasan selama ini masih belum maksimal, sehingga Pemerintah harus segera melakukan penguatan dan penyempurnaan atas mekanisme pengawasan notaris.