Sopir Pariwisata & Pengemudi Online Wajib KTP Bali Diskriminatif, MTI Merespons
Ketua Dewan Penasihat MTI Danang Parikesit meminta Pemprov Bali segera berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan terkait rencana kebijakan yang akan dibuat tersebut.
"Sebaiknya dieskalasi pada tingkat nasional melalui Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja).
Karena hal ini terkait dengan hak dan persyaratan kerja serta akses pekerja WNI antardaerah untuk jenis pekerjaan tertentu," kata Danang Parikesit.
Danang lebih menekankan pada perlindungan terhadap pengguna ojek online (ojol), baik dalam kaitannya dengan hak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan, serta pelayanan yang sesuai dengan tarif yang dikenakan.
"Ini justru peran pemda yang lebih penting dan sering terabaikan," tutur Danang Parikesit. (lia/JPNN)
Ketua MTI Bali I Made Rai Ridartha mengatakan wacana ber-KTP Bali tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya didorong oleh pihak-pihak tertentu.
Redaktur & Reporter : Ali Mustofa
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News
